PEKANBARU – Bupati Rokan Hulu (Rohul), Anton, ST, MM, mendapat kepercayaan mewakili seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Riau dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru, Rabu (18/6/2026), tersebut dihadiri para kepala daerah, pimpinan DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran BPK Perwakilan Provinsi Riau.
Dalam agenda tersebut, Bupati Anton menyampaikan sambutan mewakili seluruh kepala daerah di Provinsi Riau. Ia menyampaikan penghargaan kepada BPK atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilai telah berjalan secara profesional, independen, dan objektif.
Menurut Anton, penyerahan LHP bukan sekadar agenda administratif maupun seremonial, melainkan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pemeriksaan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
“Laporan hasil pemeriksaan yang kami terima hari ini merupakan bahan evaluasi yang sangat penting. Ini menjadi fondasi utama dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Anton.
Ia menegaskan, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Riau memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut tersebut harus menjadi langkah nyata dalam membenahi administrasi, meningkatkan pengawasan, serta memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Anton juga menekankan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan membutuhkan kerja sama berbagai unsur. Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada DPRD, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan lembaga pemeriksa menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada masyarakat.
“Semoga sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPK RI terus terjalin. Hal ini demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih serta mendukung visi besar mewujudkan Riau yang maju, bermarwah, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen LHP secara simbolis kepada masing-masing kepala daerah dan Ketua DPRD yang hadir, serta sesi foto bersama.
Melalui momentum tersebut, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadikan hasil pemeriksaan sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai pijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, memperkuat transparansi, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.
