Minggu, 19 Mei 2024

Wabup Rohul Hadiri Workshop Etika Pemerintahan dan Isu Politik 2024 di Solo Jateng

JATENG – Wakil Bupati Rokan Hulu H.Indra Gunawan hadiri dan ikuti Workshop Etika Pemerintahan dan Isu Isu Politik 2024, yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Solo Provinsi Jawa Tengah, Senin (12/6/2023).

Dalam Workshop tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa Daerah yang masa jabatannya dipastikan tidak genap lima tahun seperti Masa Jabatan Kepala Daerah hasil Pilkada tahun 2020 yang lalu.

Hal itu merujuk Undang-Undang (UU) No. 10/2016 tentang Pilkada. Ada sejumlah daerah yang saat ini dipimpin kepala daerah hasil Pilkada 2020, yang mana Ihwal masa jabatan itu dijelaskan Kasubdit Wilayah I Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Otda Kemendagri, Maria Ivonne Tarigan, saat mengisi workshop bertema Etika Pemerintahan dan Isu-Isu Politik 2024, di Hotel Sahid Jaya Solo.

Workshop yang digelar Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada) Korwil Jateng. Yang diikuti puluhan wakil kepala daerah di Tanah Air, termasuk H.Indra Gunawan yang merupakan Wakil Bupati Rokan Hulu.

Ivonne mengatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju Pilkada 2020 merupakan yang benar-benar siap dengan masa jabatan singkat. “Ini yang benar-benar siap mengikuti Pilkada, karena masa jabatannya pendek,” ujar dia.

Sebab, Ivonne melanjutkan, kendati Pilkada digelar pada 2020, pelantikan sebagai kepala daerah terpilih dilakukan pada 2021. Bagi hasil Pilkada 2020 yang tidak ada gugatan hukum, kepala daerah terpilih dilantik Februari 2021.

“Di ayat 7 [UU Nomor 10/2016 Pasal 201] Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, hasil Pilkada 2020 menjabat sampai 2024. Ini dimaknai pada hari terakhir bulan terakhir 2024,” urai dia.

Ivonne juga menyampaikan bahwa ada sejumlah pemerintah daerah yang beberapa waktu terakhir mengirim surat menanyakan kepastian masa jabatan kepala daerah. Atas surat-surat itu, menurut dia, Kemendagri sudah memberikan jawaban tertulis.

“Kepada beberapa daerah yang kemarin mengirim surat juga sudah kami jawab secara resmi, seperti itu. Tapi kami memang belum membuat SE [surat edaran]. Artinya untuk meminimalisasi dari kekurangan masa jabatan,” kata dia.

Ivonne juga mengatakan pimpinan Kemendagri sedari awal sudah menyampaikan ihwal pendeknya masa jabatan kepada para calon kepala daerah yang akan maju Pilkada 2020. Mereka diminta berhitung tentang segala aspek.

“Pada saat Pilkada 2020 pimpinan kami sudah menyampaikan, yang mau maju Pilkada 2020 harus siap. Karena hitung-hitungan dulu nih. Sebab hanya tiga tahun kurang lebih masa jabatannya. Nanti kita buka lagi sesi diskusi,” tutur dia.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, menekankan pentingnya kesadaran semua pihak untuk mewujudkan kesuksesan Pemilu dan Pilkada 2024. Setiap potensi yang ada harus dimaksimalkan secara cermat dan efisien.

Hal ini disampaikan Ganjar saat pembukaan workshop bertema Etika Pemerintahan dan Isu-Isu Politik 2024 yang sambutannya dibacakan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Jawa Tengah (Jateng), Sulistyo Yuli Utomo.

“Mencapai sukses pemilu bukan hal mudah. Harus lebih proaktif, khususnya berkaitan dengan setiap agenda pemilu, memaksimalkan semua potensi secara optimal, cermat dan efisien. Mulai dari sosialisasi dan persiapan,” ujar dia.

Ganjar juga menekankan pentingnya peningkatan akurasi data pemilih, hingga pemantauan dan pengawasan. Tidak kalah penting bagaimana mencegah adanya pemilih fiktif, dan partisipasi pemilih dengan menggunakan hak pilihnya.

Menurut nya, kontestasi Pemilu 2024 harus dilakukan dengan mengampanyekan visi, program dan capaian kinerja masing-masing peserta. Dengan begitu akan melahirkan dialektika yang konstruktif bagi para calon pemilih.

“Indikator keberhasilan pemilu akan dicapai bila semua tahapan pemilu diselenggarakan sesuai regulasi, berpedoman kepada azas demokrasi langsung, umum, dan jurdil. Pemilu harus profesional, dan aturan main ditaati,” kata dia.

Sedangkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu menurut Ganjar dengan regulasi yang dibuat, dan netralitas. Sementara masyarakat harus berpartisipasi aktif dengan mengawasi setiap tahapan yang dijalankan KPU.

“Sangat diperlukan upaya-upaya keterpaduan antara seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu dan Pilkada 2024. Masyarakat harus turut andil melakukan pengawasan baik saat pra pemilu pelaksanaan, hingga pasca,” ujarnya. (AdvDiskominfoRohul)

Berita Lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Berita Terbaru